HUBUNGI KAMI : (0401) 322908, 324456
Pegawai Dinkes Kota Kendari Ikut Sensus Bareng BPS

Pegawai Dinkes Kota Kendari Ikut Sensus Bareng BPS

Pegawai Dinas Kesehatan Kota Kendari mengikuti sensus penduduk bareng yang dipandu langusung oleh petugas Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari, berlangsung di aula Dinas Kesehatan Kota Kendari, Kamis (5/2).  Sensus penduduk bareng tersebut disaksikan langsung Kepala BPS Kota Kendari, Martini.

Menurut Martini, Dinas Kesehatan merupakan isntansi ke 11 dari semua OPD yang ada di Kota Kendari. “Kami sudah lakukan di beberapa instansi termasuk Inspektorat. Pak Walikota dan Ibu Sekda juga sudah. Untuk mendaftar on line cukup pegawai membawa foto copy KK dan buku nikah,  “kata Martini.

Martini mengatakan, sensus bareng merupakan program ‘jemput bola’ untuk memastikan masyarakat baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta terdata dalam sensus penduduk tahun ini.  “Kami juga sudah mengirim jadwal untuk kantor swasta, seperti Citra Land. Disana kami sudah jadwal untuk turun hari Sabtu, “lanjut Martini.

Menyinggung kesiapan tenaga IT BPS bila sewaktu-waktu dibutuhkan OPD untuk memberikan pendampingan dalam sensus penduduk, Martini mempersilahkan instansi yang membutuhkan pendampingan BPS dalam penginputan data penduduk. Menurut dia, dengan kekuatan 33 pegawai yang ada di instansinya, ia yakini bisa mengatasi kesulitan masyarakat dalam sensus penduduk online. “Kami sudah bagi tim.

Jadikalau ada isntansi atau kelompok masyarakat yang membutuhkan kami. Silahkan dibuat jadwalnya kapan, dan dimana. Kemudian kontak kami di nomor  081341511657. Bisa juga WA, “ujar Martini.

 

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota  Kendari, Rahminingrum, meminta staf yang ada di institusinya agar mengikuti sensus penduduk bareng yang didampingi BPS Kota Kendari dengan menyertakan kelengkapan yang dibutuhkan

Kata Rahminigrum,  sensus bareng yang dilakukan BPS Kota Kendaridi di Dinkes perlu diapresiasi karena sangat membantu pegawai yang sibuk dengan aktifitasnya.  “Kadang-kadang dengan kesibukan kita, lupa untuk melakukan sensus penduduk. Padahal sensus penduduk merupakan program nasional yang wajib diikuti semua warga negara. Jadi dengan adanya sensus bareng ini saya berharap PNS lingkup Dinkes seluruhnya bisa terdata, termasuk tenaga kontrak dan sukarela,  “kata Rahmingrum, Kamispagi (5/2).

 

Terkait sensus penduduk 2020, Kepala BPS Suhariyanto, baru-baru ini menyebut bahwa salah satu output dari sensus ini adalah bagaimana bisa mengurangi kesenjangan antara data de factodande jure. Kesesuaian keduanya adalah isu penting sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 1 Ayat (12) UU Nomor 01/2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK sebagai nomor identitas (single identity number) semua warga negara. Maka, tak mengherankan bila Sensus Penduduk 2020 ini pun mengusung tema “Satu Data Indonesia”.

“Sensus penduduk diperlukan untuk acuan pembangunan. Hasil sensus bisa menggambarkan keragaman, jumlah, pertumbuhan, dan sebaran penduduk dengan segala dinamika sosialnya. Kondisi kependudukan itulah yang digunakan sebagai acuan pembangunan secara lokal, regional maupun nasional, termasuk di dalamnya alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara).Dalam alokasi anggaran kedaerah misalnya, indikator bakunya adalah jumlah penduduk dan luas wilayah, disamping ada indikator sosial dan ekonomi sebagai penguat, “jelasnya yang dikutip dalam portal resmi, Indonesia.go.id. (***)

Tutup Menu